Proyek Etis dalam Tantangan Globalitas Baru

Cyprianus Lilik K. P.*

Tantangan globalitas adalah struktur-struktur patologi sosial yang muncul di dataran global sebagai akibat ekspansi praksis sosial dari revolusi kapital dan teknologi. Informasi, mobilitas, dan struktur interkoneksi global baik dalam arti fisik, institusional, maupun kultural menjadi elemen kunci yang mengkerangkakan tindakan dan makna sosial baru dalam tata sosial pasca negara-bangsa ini.

Ekspansi ini meninggalkan lingkungan domestik komunal negara-bangsa sebagai tanah purba dalam berpolitik, partisipasi sosial, dan pemaknaan. Patologi sosial muncul sebagai persoalan berlapis ketidakberfungsian struktur kontrol sosial konvensional menghadapi kekuatan dan perilaku modal; ketidakterjangkauan praksis sosial baru di dataran global dan di lingkungan termediasi teknologi oleh refleksi etis (baik-buruk, benar-salah), naratif (identitas dan komunitas), dan komunikatif (kebermaknaan dan intersubyektivitas) tradisional; serta dalam gerak totalisasi sosial dari rejim rasionalisasi masyarakat yang terus menelan realitas dalam instumentalisme.

Ini melahirkan kebingungan dalam pengendalian dan governance sosial baru. Bagaimana menjaga manusia sebagai pusat dalam masyarakat instrumental ? Bagaimana menjaga agar gerak hidup kita di ranah praksis sosial baru dalam globalitas ini tetap etis dan emansipatoris ?

Terlebih karena di depan kita terentang persoalan besar, gagal bekerjanya demokrasi institusional liberal di ranah global dengan lumpuhnya lembaga demokrasi setingkat negara-bangsa dan tak terciptanya institusi internasional ataupun mekanisme global lain untuk mengatasi (1) operasi-operasi kekuasaan modal, (2) kekuasaan unilateral imperium politik Amerika Serikat, serta (3) ketidakmampuan negara-bangsa menampung inflasi praksis sosial makrososial maupun transnasional.

Rakyat di Pasar Keistimewaan Yogyakarta

Cyprianus Lilik K. P. *

Rakyat, dan karena itu juga kebudayaan, adalah kategori yang hilang dalam diskusi keistimewaan. Dan sekalipun elemen budaya seringkali muncul dalam perdebatan, sejauh ini hanya ada dalam bayang-bayang romantisme feodal dan romantisme kultural tahun ‘60-‘70an, bukan kebudayaan dalam arti praksis kerakyatan dengan segala pergulatan hidup dan dinamika kekuatan sosial riil yang mengendalikannya. Maka mari mencermati isu ini lebih jauh, dalam titik tinjau sebuah pencarian daya kritis antropologis yang memerdekaan dari sebuah praksis kebudayaan.

Mencari Rakyat

Keistimewaan itu ditemukan dalam tiga hal : pertama, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman adalah negara berdaulat penuh yang dengan sukarela menyerahkan kedaulatan ke tangan Republik dan memilih sendiri status keistimewaannya. Kedua, peran historis Yogyakarta dalam revolusi kemerdekaan dan ketiga, peran kultural DIY dalam membentuk gagasan keindonesiaan hingga saat ini, yakni sebagai melting pot kebudayaan yang sangat penting melalui institusi pendidikannya.

Sekalipun maklumat penggabungan Yogyakarta berwatak elitis, keputusan ini jelas keputusan dua aktivis kemerdekaan daripada titah dua raja. Yogyakarta adalah bagian dari komunitas perlawanan bernama Indonesia.

Dalam gerak historis selanjutnya pun jelas, kontribusi kebangsaan hanya dapat diberikan dalam basis kultural yang kokoh. Dan basis kultural yang sesungguhnya ada di dataran rakyat. Rakyat yang membentuk praksis Republik selama berada di bumi Mataram, rakyat yang menjadi induk semang anak-anak Republik di tahun-tahun kota pendidikan yang menyusul kemudian. Rakyat yang tanpa nama dalam rekaman sejarah Yogyakarta, yang dalam perdebatan keistimewaan kita tetap terbungkamkan.

Dari Civil Society ke Bonum Commune : 

Komitmen ulang atas res publica

Sekalipun gagasan masyarakat Yunani dan Romawi berakar dari satu kompleks kultural spesifik, tetapi jelas tata sosio-kemasyarakatan yang berakar darinya memiliki karakter dan kekuatan yang khas yang membuatnya mudah diterima dan diadopsi oleh ragam masyarakat Laut Tengah pada waktu itu, dan seluruh dunia dewasa ini.

Pertama, bahwa hidup bersama bisa dikelola secara kolektif dengan tata kelembagaan yang ditumbuhkan dari kebutuhan riil masyarakat. Kedua, gagasan bahwa moralitas dan kebutuhan material bisa dikelola secara rasional dan sistemik dalam penataan kelembagaan sosial. Dan ketiga, dalam nalar teleologis yang masuk melalui Kristianitas, bahwa melalui pengelolaan bersama ini impian dan harapan kolektif bisa diwujudkan. Maka, ada empat nalar utama yang berfungsi dalam tata sosial Yunani-Romawi yang terus bertahan dan berkembang hingga kini : kolektivitas, keutamaan moral, rasionalisasi yang sosial, dan progresivitas kebudayaan.

Sistem yang kemudian terwujud sebagai demokrasi institusional dalam tubuh negara bangsa. Sistem yang hanya akan berjalan bila berhasil mengembangkan keseimbangan antara keutamaan dan kebutuhan empiris-material, antara komunitas/kolektivitas dan rasionalisasi lembaga sosial. Tetapi jelas kemudian, perimbangan-perimbangan ini sirna dalam sapuan revolusi kognitif di abad 19, ketika nalar formal menguasai pembentukan pemikiran dan pengetahuan sosial dari masyarakat modern. Rasionalisme, khususnya positivisme melahirkan gagasan masyarakat sistemik, sementara demokrasi dan negara-bangsa tak lebih dari resep sosial yang diabstraksi dari kebudayaan Barat untuk diterapkan di belahan dunia yang lain. Struktur kekuasaan dan tata sosial menjadi dominasi mutlak dan satu arah. Negara-bangsa lepas dari dialektika kebudayaannya. Dalam situasi tata sosial yang serba tercerabut dari relasi antropologis terhadap konteks inilah, meninjau ulang gagasan bonum commune pun menjadi keniscayaan bagi kita.

Membaca Siaran Wayang Kulit di Radio-radio Yogya

Cyprianus Lilik K. P.

Kalau kita sedikit cermat dengan soundscape kota Yogya di malam hari, kalau kita terbiasa berkelana di gang-gang atau menjelajahi angkringan, atau kadang suara- justru suara itu diantar berkeliling oleh tukang-tukang becak dan pedagang makanan dari kampung ke kampung, selepas pukul setengah sepuluh malam (selalu setengah sepuluh malam) ada sebuah citra yang menyusup, mengusik ruang kesadaran hingga akhirnya terajut dalam rekaman pengalaman keseharian kita. Sungguh, suara sepuh yang arum Ki Timbul Hadiprayitna ataupun guyon maton dan tuturan yang hidup Ki Hadisugito sudah menjadi bagian dari kultur malam kota ini (bukan berarti tidak ada dhalang lain di Yogyakarta, terlebih akhir-akhir ini begitu banyak dhalang baru bermunculan, namun keduanya memang mendominasi siaran-siaran wayang kulit di radio-radio di Yogya dan sekitarnya)..

Kalau anda penggemar berat seni tradisi ini, dan tak mau melewatkan malam begitu saja dengan kesunyian, tentu tahu asyiknya berburu siaran wayang kulit yang disiarkan oleh radio-radio di sekitar Yogya. Ada perasaan kalah ketika jari-jari lelah pegal memutar-mutar tunning dan tak menemukan satu pun stasiun radio yang menyiarkan siaran wayang semalam suntuk. Ada yang hilang ketika malam tak dilewati bersama kidungan sindhen dan tabuhan para niyaga.

Pembidaahan dan Ancaman Dialektika Religiusitas

Cyprianus Lilik K. P

Pembidaahan adalah kejahatan. Kejahatan yang serius bagi kemanusiaan yang rindu mencari Keilahian.

Tulisan ini adalah pembelaan kepada hak tafsir dan hak mengolah makna dalam pergulatan spiritual. Karena manusia tidak boleh diadili hanya karena ia mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupannya, terlebih lagi kalau ini adalah pertanyaan terdalam bagi dirinya untuk memahami kemanusiaan.

Untuk itu kita harus kembali pada dialektika religiusitas dan kebebasan atas hal ini sebagai pijakan utama formasi kesadaran religius, pertama-tama dalam konstruksi subyek religius, dan kemudian konstruksi komunal-kultural dari teks religius. Kita kembali pada penemuan pengalaman religius (religious experience)-nya William James.

Spiritualitas itu matang sebagai dialektika, dan bukan pengakuan iman. Hanya saja kemudian, memang kedua elemen ini harus menemukan keseimbangannya : antara historisitas laku religi sebagai elemen dinamis dan disiplin institusional agama sebagai penopang utama gagasan kebenaran iman. Tetapi jelas dalam hal ini, ancaman terhadap keterbukaan tafsir adalah ancaman terhadap praksis dialektika dari agama-agama, yang bagi saya merupakan satu-satunya cara pembumian makna dan kebenaran dalam subyek religius yang hadir di tengah dunia, yang hidup bukan hanya oleh kesadaran suci “bukan dari dunia” tetapi menemukannya dalam pergaulannya di tengah kehidupan.

Jelas ini sebuah ancaman, apalagi sejak lama diyakini agama-agama, bahwa pengakuan iman semata memastikan jalan keselamatan. Sola fide, menurut Martin Luther dalam bahasa teologis. Extra ecclesia nulla salus, menurut Santo Agustinus, sebagai ungkapan ekslusivitas sosiologis. Sementara sekalipun kita mencoba memainkan demokratisasi keselamatan bagi semua, jauh di dalam lapisan bawah sadar kita rasa kepemilikan atas definisi kita tentang Tuhan masih kita pegang sebagai satu-satunya jaminan keselamatan.

Jelas ini sebuah ancaman, karena bersama ini tersudut pula rejim agama sebagai institusi yang terus merelegitimasi diri dalam sejarah peradaban. Karena sekali kuasa tafsir individual dan komunal itu diakui keabsahan dan dalam taraf tertentu juga kualitas kebenarannya, kuasa pusat mengalami erosi. Dunia tafsir dan bentuk laku religius, dipandang sebagai zero sum game antara warga dan pusat kuasa agama-agama.

Dalam Nama Tuhan ?
Cyprianus Lilik K. P.*

Sejarah Benggala Sarta Jawa

Dalam kisah pewayangan yang sangat langka dipentaskan, dalang sepuh Ki Timbul Hadiprayitno menuturkan bahwa Sanghyang Wenang adalah dewa pertama yang memiliki tubuh fisik. Dewa-dewa sebelumnya, Sanghyang Nurcahya dan Nurrasa, semua berupa cahaya. Sanghyang Wenang menurunkan Sanghyang Tunggal, Sanghyang Tunggal menjadi ayah dari Antaga, Sarawita, Ismaya, dan Manikmaya. Dari merekalah lahir dewa-dewa utama mitologi Hindu-Jawa : Wisnu, Indra, Bayu, Brahma, dan lain-lain.

Genealogi kosmologi Jawa, rekaman pengkisahan para dewa nusa Jawa adalah catatan ajaib tentang silih bergantinya gagasan tuhan dalam pasang surut kebudayaan. Sejarah Benggala sarta Jawa, bagian awal dari Babad Tanah Jawa tempat silsilah para dewa dituliskan, adalah kisah bagaimana lapis-lapis invasi kebudayaan merubah dan dirubah dalam bentara kosmologi manusia Jawa.

Rumah Indonesia

Cyprianus Lilik K. P.*

Lahir dan tumbuh sebagai sebuah komunitas etos menyulitkan kita untuk terus bersatu dan bertahan melampaui jaman. Pengalaman hidup yang direfleksikan sebagai takdir, nasib, ketiadaan, kegagalan kesalehan religius, ketidakadilan dan kemanusiaan, hingga romantis petualangan revolusioner itu terombang-ambing di laut sejarah. Maka etos dinisbikan oleh peristiwa-peristiwa, karena pengalaman dan nasib tak memiliki batas jelas dan tetap secara sosiologis dan demografis : siapa yang terlibat dan tak terlibat, siapa korban dan pelaku, siapa rugi siapa diuntungkan. Terlebih lagi, konstruksi sosial mesin harapan yang lahir dari perjuangan kesamaan nasib itu sendiri justru berbalik menjadi mekanisme reproduksi ketidakadilan dan kesenjangan.

Sedemikian jauh pertumbuhan dan pergerakan bangunan negara-bangsa telah menghancurkan imajinasi kolektif yang terbangun di awal kelahirannya. Indonesia, sebagaimana banyak entitas negara-bangsa di Dunia Ketiga yang lain, telah bergeser dari cita-cita menjadi kenangan dan mimpi buruk massal. Dari masa depan ke masa lalu. Meninggalkan kisah-kisah perlawanan menjadi tak lebih dari legenda purba yang padat bunga-bunga cerita. Sejarah yang ditulis pahlawan-pahlawan, dengan cepat terhapus generasi demi generasi yang datang, diganti dan ditumpuki catatan-catatan baru dari jaman ke jaman. Apa yang dibangun dan dihancurkan, akan kembali dibangun dan dihancurkan. Negara-bangsa Dunia Ketiga ibarat gubuk-gubuk di pinggiran rel kereta api : dibangun, ditambah, dikurangi, ditambah lagi. Simpul sejarah yang terus ditambal sulam.

Indonesia sebagai Fakta Kebudayaan

Cyprianus Lilik K. P.*

Tergetar, jiwa dan rasa Tan Malaka muda, Ki Hajar muda, Sukarno muda dan Yamin muda bertatap muka dengan kebudayaan. Digerakkan oleh benih-benih kesadaran yang belum jelas bentuk dan wajahnya, tetapi dirindukan dan dihayati dengan penuh cinta keterpesonaan. Bukan sebagai sensasi-sensasi sebagaimana kini dimengerti oleh generasi televisi, tetapi sebuah gairah pemerdekaan, yang masih berselimut kabut, kabut pagi penuh pengharapan. Menggemakan aura agung tradisi dan materialitas kesejarahan nusantara, beraduk dengan progresivitas kemudaan anak-anak yang dilahirkan dari jaman peralihan.

Demikian sesungguhnya Republik ini, mimpi ini, yang dinamakan nusantara oleh EFE Douwes Dekker dan Indonesia oleh Ki Hadjar Dewantara –dengan meredefinisi secara politis kosakata etnologi James Richardson Logan-, lahir sebagai persilangan dari materialitas tradisi dan humanisme Barat. Sebuah benturan dan interaksi antropologis yang melahirkan satu klan besar, klan Indonesia. Inilah state of nature yang melahirkan spesies baru kebudayaan dalam risalah peradaban dunia.

Persilangan yang tak hanya muncul sebagai mimpi kolektif dan gelisah sosial-religius Imam Mahdi atau resistensi kultural-kerakyatan ala Samin, tetapi berkat pendidikan humanis liberal Van Deventer dengan triloginya, lahir pula sebagai generasi. Generasi yang berfungsi sebagai basis material bagi mimpi-mimpi bersama bangsa dan saudaranya. Generasi yang isi kepala dan seluruh tubuhnya tak akan lagi bisa menghuni bumi tradisi atau dengan mudah terhisap masuk ke feodalisme kaprajan kolonial.

Menggagas Indonesia Postdevelopmental

Lilik Krismantoro*

Kegamangan Postkolonial

Selewat periode gegap gempita negara-negara baru pascapenjajahan di tahun 1950an dan 1960an, selewat periode konsolidasi birokratik kekuasaan lewat negara developmental, segera sesudah arus deras neoliberalisme menyerbu setelah runtuhnya Perang Dingin sebagai tembok-tembok ideologis pembentuk aristektur politik global, sebuah kegamangan eksistensial melanda bangsa-bangsa di daerah-daerah kurang berkembang di muka bumi.

Kegamangan ini bukan hanya di permukaan, sejatinya, yang sedang terjadi adalah kegamangan postkolonial, sebuah fase reflektif yang buram akibat kegagalan struktur negara-bangsa Barat di bumi Dunia Ketiga. Kalau berpalingnya negara-negara Dunia Ketiga dari api solidaritas negara berkembang yang dinyalakan Sukarno, Nehru, Nasser, Tito, dan kawan-kawan menjadi developmentalisme sedikit banyak dipengaruhi dari problem pragmatik kegagalan institusionalisasi ekonomi yang pro kemiskinan (yang harus dilihat pula secara kritis sebagai akibat intervensi sistematis Barat melalui berbagai cara), kegamangan postkolonial atas lembaga-lembaga negara-bangsa produk evolusi politik Barat dipengaruhi atas disadarinya kelumpuhan institusi-institusi modern ini dalam merespon ekspansi massif kapital di samping muncul pula kesadaran mendalam akan agenda tersembunyi neokolonisasi dalam developmental negara yang diusung Barat.

Rekonsiliasi

Cyprianus Lilik K. P. *

Apa arti nasionalisme buatmu ? Apa arti menjadi Indonesia? Tanyakan pertanyaan ini pada sekian banyak orang muda, tanyakan pada diri kita sendiri, dan kita semua dibuat gelisah karenanya. Barangkali hanya anak-anak yang memiliki jawaban relatif lengkap dan positif pada pertanyaan ini, tetapi itu takkan berlangsung lama.

Tentu saja, karena semoga masih segar di kepala mereka pelajaran kebangsaan yang mereka peroleh. Tetapi biarpun mereka bisa menjawabnya, toh jawaban-jawaban itu tak lagi selengkap jawaban anak-anak sekolah di masa Orde Baru dulu. Benar memang jawaban ini lahir dari indoktrinasi, tetapi ketidakmampuan kita memandang positif diri kebangsaan kita sendiri, bahkan merasakan kehadiran diri kebangsaan itu sebagai bagian eksistensial dari individualitas kita, bagaimanapun adalah sebuah kehilangan yang besar.

Dendam Keindonesiaan

Barangkali karena kita semua punya dendam. Kiri, kanan, eks komunis hingga religius radikal, suku-suku di rimba Papua hingga juragan Cina kaya, kita semua tentu saja punya dendam, dendam keindonesiaan. Agaknya kita semua telah menjadi korban, tetapi semestinya perasaan sama korban ini bisa menyatukan. Menggiring kembali pada rindu kesatuan yang memerdekaan. Tetapi faktanya tidak, sebab ketertindasan kita bukanlah satu ketertindasan. Ketertindasan kita adalah ketertindasan rejim cerdas yang berhasil menjadikan yang satu penindas yang lain, yang satu hantu bagi yang lain. Dengan ini tiran membangun mata air abadi bagi legitimasi kekuasaan, mata air air mata yang takkan habis sejauh kisah-kisah kebencian terus dituturkan dari obrolan ke obrolan. Curiga dan sengketa tertanam jauh di dalam benak kita. Lebih kuat dari kebudayaan moyang, dirajut dalam identitas personal, disuntikkan ke mata sebagai distorsi optis sosiologis, meluncur dari bibir dan lidah kita tiap kali kita berkata-kata.

Lalu ketika rejim itu menghilang, kita tiba-tiba kehilangan cara mendefinisikan diri. Kehilangan pengkisah tidur malam ketertindasan, sekalipun kisah itu berlumuran darah, sekalipun kisah itu meninabobokan kita dari penghisapan terus-menerus atas diri sosial, diri fisik, dan diri ekologis kita.

Partisipasi politis, Partisipasi konsumtif

C. Lilik K. P. (Kompas TEROKA, Sabtu, 27 September 2007)

Warga negara developmental

Kapankah partisipasi berakhir dari keterlibatan politik menjadi keterlibatan konsumen ? Sejak teknokrasi developmentalisme merubah problem putusan politik menjadi putusan saintifik. Sejak kekuasaan tidak dimulai dari proses sosial di ruang publik tetapi di kampus-kampus dan ruang-ruang birokratik. Sejak warga negara hanya menjadi konsumen fungsionalisme negara dan kehilangan hak-haknya sebagai aktor sejarah. Sejak instrumentalisme menjadi satu-satunya hubungan antarlembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sejak hubungan negara dan warga adalah hubungan penyedia barang/jasa dan klien mereka.
Adalah sebuah kesalahan besar untuk menyebut kultur konsumtif itu baru lahir di era MTV. Kultur konsumtif itu sudah ada sejak negara menjadi developmental, sebuah mesin sosial besar yang mereproduksi paket-paket kewargaan yang siap dibeli warga negara dengan kepatuhan, pajak, kerusakan alam, dan penipisan berlanjut modal sosial. Kita sudah lama berlatih dan sudah sangat terlatih, menjadi warganegara negara-bangsa developmental adalah pendidikan terbaik sekolah massal pra masyarakat konsumen.

Developmentalisme negara

Di balik developmentalisme negara adalah nalar neoklasikal atas konstruksi subyek manusia modern. Hakikat kemanusiaan terpenuhi ketika di aras sosial ia memiliki kebebasan mutlak dan di aras biologis terpenuhi segala kebutuhan kesejahteraannya. Pemenuhan tugas-tugas ini menjadi syarat mutlak untuk mengukur kinerja negara modern. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di negara-negara Dunia Ketiga dimana kemiskinan menjadi citra keseharian, penundaan kebutuhan yang pertama pun dianggap sah dan dimungkinkan secara moral. Fungsi-fungsi negara kemudian dibentuk, diletakkan, dan dikembangkan di atas dasar kebutuhan-kebutuhan ini. Fungsi melayani kebutuhan menjadikan negara sebagai sistem dan bukan ruang. Negara bukan lagi peristiwa, bukan pula dialektika pemerdekaan, negara adalah mesin sosial. Res publica berakhir di tangan nalar instrumental kekuasaan.

Antitesa Indonesia

Indonesia adalah sebuah antitesa.

Seperti puluhan negara Dunia Ketiga yang lain, yang bangkit dari penjajahan Barat tahun ’40 hingga ‘70an, Indonesia adalah sebuah antitesa. Batas-batas yang tercipta, geografis, kultural, politis, sampai tingkat tertentu dibentuk oleh praksis kolonialisme sebagai tesa.

Kontruksi antitesa memiliki konsekuensi logis, ia lebih banyak tergantung pada pertama, pembayangan akan tesa -lawan biner dari dirinya-, kedua, pada bagaimana imajinasi bersama dipertahankan mengingat modal jejaring serat-serat kultural tak begitu mencukupi –kalau perlu dengan indoktrinasi dan kekerasan; dan ketiga tentu saja, bergantung pada mesin kolektif sebuah bangsa, ini berarti pemerintah, sebagai konsolidasi bukan hanya tugas-tugas fungsional, tetapi sebagai penggumpalan terbesar sekaligus mandataris fungsional dari mimpi bersama sebagai antitesa.

 Dan lantaran karakter pola-pola dialektis dibentuk tidak hanya dari derivasi tesa, tetapi juga konstitusi lingkungan pergaulan hidup jaman dari kebudayaan manusia sebagai medium konstruksi identitas diri bagi antitesa, tak pelak lagi, identitas antitesa adalah produk, bukan hanya politis, namun juga sosiologis dari jamannya. Dan tentu juga, dinamika eksistensial dirinya tunduk pada hukum-hukum kolektif, pada ritme dan warna tiap jaman, pada kata dan kosakata sejarah, pada buih dan didihan, pada damai dan kebisuan waktu. Ketika genetik kepribadian antitesa berjajar dengan zeitgeist, roh jamannya, ia menjadi kuasa paling artikulatif, bukan hanya bagi dirinya sendiri, namun bagi keseluruhan jaman itu, bagi semua orang –terlebih mereka yang tertindas- di jaman itu. Gandhi, Sukarno, Castro dan Guevara, Bob Marley, hingga Osama dan Hizbullah di Libanon.

Pula sebaliknya, ketika keduanya berlawanan atau tak saling sepadan, sang antitesa gagap mencari kata-kata mengaktualisasikan dirinya, tidak hanya ‘tidak ada’ di dunia dan remang pada diri sendiri, tapi juga pada anak-anak dari jamannya, orang-orang muda.